Bupati Meranti Cek Kendaraan Dinas, Targetkan Inventarisasi Aset Tuntas

Meranti, Kabaran.id – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin pengecekan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten di halaman Kantor Bupati, Selatpanjang, Senin (14/7/2025). Kegiatan ini bertujuan menertibkan dan menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terstruktur dan efisien.

Pengecekan dimulai dari kendaraan roda dua, dilanjutkan dengan roda empat, roda tiga, dan roda enam. Hadir dalam acara ini para asisten bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kepala bagian di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, menunjukkan komitmen bersama dalam pengelolaan aset daerah.

Bupati Asmar menegaskan pentingnya penertiban aset untuk mendukung transparansi dan efisiensi. “Permasalahan aset harus segera diselesaikan. Saya minta dalam waktu singkat seluruh kendaraan didata sesuai daftar inventarisasi daerah,” ujarnya di lokasi pengecekan.

Berdasarkan data sementara, Pemkab Kepulauan Meranti mencatat 972 unit kendaraan dinas, dengan 604 unit di wilayah Selatpanjang, meliputi kendaraan roda dua dan roda empat. Namun, masih banyak OPD yang belum melaporkan kendaraan mereka ke titik pengecekan, menghambat proses inventarisasi.

Kepala Bidang Aset Pemkab Kepulauan Meranti, yang tidak disebutkan namanya, menyatakan bahwa pihaknya memberikan tenggat waktu 1x24 jam bagi OPD untuk melengkapi pendataan. “Kendaraan yang belum terkumpul akan kami jemput secara paksa. Kami juga akan verifikasi dokumen administrasi di setiap OPD,” tegasnya.

Langkah ini sejalan dengan upaya Pemkab Kepulauan Meranti meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Web results (web:1, web:6) menyebutkan bahwa penertiban aset di Meranti sering terkendala oleh kurangnya koordinasi antar-OPD.

Bupati Asmar berharap penertiban ini tidak hanya menyelesaikan pendataan, tetapi juga memastikan penggunaan aset yang lebih efisien. “Aset daerah adalah milik rakyat, harus dikelola dengan baik untuk mendukung pelayanan publik,” tutupnya, menekankan komitmen terhadap tata kelola yang transparan.