%20(1)-min.png)
Jakarta, kabaran.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pemprov DKJ akan menjadi pelaksana utama program ini, kata Fahri saat kunjungan kerja ke Balai Kota DK Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Dalam pertemuan dengan Gubernur DK Jakarta Pramono Anung, Fahri mengajak keterlibatan pengembang dalam dan luar negeri untuk membangun kawasan permukiman di wilayah pesisir, perkotaan, dan pedesaan. “Kami membuka peluang kolaborasi untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Fahri menyoroti penataan kawasan Muara Angke sebagai prioritas, mengikuti langkah Presiden dalam perbaikan pesisir. “Kawasan pesisir lain juga perlu perhatian serupa untuk meningkatkan kualitas hidup warga,” tambahnya, menekankan pendekatan terpadu.
Konsep hunian vertikal menjadi fokus utama untuk mengatasi kepadatan permukiman horizontal. “Kami ingin memindahkan warga ke bangunan vertikal secara manusiawi, tanpa penggusuran, agar lahan dapat ditata optimal,” jelas Fahri, menegaskan prinsip “membangun tanpa menggusur”.
Program ini sejalan dengan visi pemerintah mengentaskan kemiskinan perkotaan melalui permukiman layak. Data Kementerian PKP 2024 menunjukkan ribuan RTLH di Jakarta masih membutuhkan intervensi, terutama di wilayah pesisir seperti Muara Angke.
Fahri meminta Pemprov DKJ menyusun rencana aksi terperinci. “Pemda harus proaktif, kami dukung dari pusat dengan kebijakan dan anggaran,” ujarnya, menargetkan percepatan penataan dalam dua tahun ke depan.
Gubernur Pramono Anung menyambut baik arahan tersebut. “Kami siap berkolaborasi untuk mewujudkan Jakarta yang lebih tertata dan manusiawi,” katanya, menegaskan komitmen Pemprov mendukung program nasional.
Fahri juga mendorong pemanfaatan teknologi dan desain modern dalam hunian vertikal. “Ini bukan hanya soal bangunan, tetapi memastikan warga tetap hidup layak dengan akses ekonomi dan sosial,” tutupnya.
(Kabaran.id/Redaksi)
%20(1)-min.png "Redaksi")
