%20(1)-min.png)
Pekanbaru, kabaran.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Riau pada peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Selasa (1/7/2025). IMM menyoroti lemahnya penegakan hukum akibat ketimpangan, diskriminasi, dan lambannya penanganan kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin, menegaskan bahwa Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momen refleksi, bukan sekadar seremoni atau pencitraan di media sosial. “Jangan sampai kasus lama dibiarkan mengendap tanpa kepastian hukum hanya karena ada kasus baru. Kami butuh tindakan nyata, bukan kemasan semu,” tegasnya, mendesak Polda Riau menuntaskan kasus-kasus yang tertunda.
IMM Riau menyoroti ketimpangan penegakan hukum, di mana petani tradisional kerap ditindak cepat atas dugaan pelanggaran lingkungan, sementara korporasi besar yang terlibat dalam pembakaran hutan, pencemaran sungai, atau perampasan tanah adat sering lolos dari hukuman berat. Sanksi yang diberikan kepada korporasi cenderung bersifat administratif, tidak memberikan efek jera.
Kasus-kasus besar seperti perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Riau, penggelapan ijazah, perdagangan orang, dan peredaran narkotika menjadi bukti kurangnya keberanian Polda Riau menegakkan keadilan secara setara. Menurut IMM, fenomena ini melanggar asas negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kesetaraan di depan hukum.
Alpin menegaskan bahwa pencitraan positif di permukaan tidak cukup. “Masyarakat membutuhkan keadilan yang nyata, bukan sekadar tampilan manis. Jika Kapolda Riau tidak segera menyelesaikan kasus-kasus hukum, kami menyarankan beliau mundur dari jabatannya,” ujarnya, menekankan bahwa kegagalan penegakan hukum berarti gagal sebagai pelindung masyarakat.
IMM Riau menyerukan agar Polda Riau menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sejalan dengan tema Hari Bhayangkara ke-79, “Polri untuk Masyarakat”. Organisasi ini, yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan sejak berdiri pada 1964, menegaskan peran mahasiswa sebagai agen perubahan untuk mendorong keadilan sosial.
Peringatan Hari Bhayangkara harus menjadi titik balik bagi Polri untuk memperbaiki kinerja. “Hukum yang tebang pilih hanya akan memperlebar jurang antara rakyat dan negara. Kami menuntut keberanian Polri untuk bertindak adil,” tutup Alpin, menggarisbawahi urgensi reformasi penegakan hukum di Riau.
%20(1)-min.png "Redaksi")
