Ketika Gibran Memanggil Purbaya

 

Oleh Adrian | Sekjend PNI | Founder Perdana Indonesia

Ketika seorang wakil presiden muda memanggil menteri keuangan, biasanya bukan soal basa-basi. Ada sesuatu yang lebih dalam—suara keresahan yang datang dari bawah, dari ruang-ruang rapat di kabupaten dan kota, tempat kepala daerah berjuang menambal anggaran yang kian menipis. Dan kali ini, Gibran datang membawa kabar itu langsung ke meja Purbaya Yudhi Sadewa.

Pertemuan itu berlangsung di Jakarta, Jumat siang. Topiknya serius: dana transfer ke daerah (TKD) yang disebut-sebut mengalami pemangkasan. Para kepala daerah mengeluh, anggaran pembangunan tersendat, sementara rakyat menuntut pelayanan tetap berjalan. Wajar kalau Gibran, yang baru saja berkunjung ke berbagai wilayah, membawa kegelisahan itu ke pusat. Sebab, jika daerah kering kasnya, maka ekonomi akar rumput ikut mengering.

Purbaya menanggapi dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menata ulang alokasi fiskal agar lebih efisien dan tepat sasaran. “Pak Wapres biasa diskusi tentang kondisi ekonomi secara umum, dan dia baru dari daerah kan, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong,” ujarnya.

Di sinilah menariknya dinamika baru pemerintahan. Gibran berperan sebagai jembatan antara pusat dan daerah, sementara Purbaya menjaga agar kebijakan fiskal tetap realistis. Dua gaya yang berbeda, tapi bisa saling melengkapi: satu membawa suara rakyat, satu menjaga keseimbangan kas negara.

Pertemuan ini bukan sekadar agenda formal. Ia menandai babak baru hubungan pusat-daerah—bahwa komunikasi bisa lebih jujur, terbuka, dan cepat direspon. Karena uang negara bukan sekadar angka di APBN, tapi napas yang menghidupi ribuan proyek kecil di pelosok negeri. Dan jika Gibran serta Purbaya terus berdialog dalam semangat itu, maka mungkin, kali ini, kebijakan fiskal bisa benar-benar berpihak pada rakyat—bukan hanya tertulis di kertas anggaran.