Meranti, Kabaran.id – Dinamika penyaluran Participating Interest (PI) 3 persen dari pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Malacca Strait antara PT Imbang Tata Alam (PT ITA) dan Pemkab Kepulauan Meranti terus menimbulkan tanda tanya. Mantan birokrat Meranti, Erry Gading, menilai proses yang berlarut-larut ini harus segera dicari benang merahnya untuk mencapai solusi win-win, sambil menekankan komitmen perusahaan terhadap regulasi.
Erry Gading, yang akrab disapa Erga, mendesak agar PI ini "serius diurus" dengan memprioritaskan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pernyataan ini merespons pernyataan VP Operation Sumatra EMP PT ITA, Yoyok S Purwanto, yang dikutip media online bahwa proses pengalihan PI BUMD harus melalui verifikasi hingga mendapat restu menteri. "Artinya, yang harus digesa segera dan bersama adalah persetujuan Menteri ESDM, dan disiapkan seluruh dokumen pendukung," kata Erga.
Ia menolak alasan perusahaan soal keterlambatan akibat kondisi keuangan "berdarah-darah", termasuk arus kas negatif dari turunnya produksi, biaya pemeliharaan fasilitas tua, hingga fluktuasi harga minyak dunia. "Ini jelas-jelas hanya alasan yang tidak masuk akal. Perusahaan harus jujur, ayo sajikan neraca keuangan mereka. Ini harus dibuka by data update," tegas Erga, pengurus Lembaga Advokasi Masyarakat Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Berdasarkan data yang dimilikinya dari praktisi perminyakan, Erga menyebut PT ITA—melalui anak usaha EMP—mencatat gross profit USD 17 juta pada Semester I 2024 di WK Malacca Strait. "Jika dikalkulasi dengan nilai tukar hari ini, perusahaan ini telah menerima profit sebesar +/- Rp 283 miliar dari perut bumi Meranti," ujarnya sambil menunjukkan link berita terkait laporan keuangan tersebut.
"Kalau merasa tidak untung, tak usah mengelola WK Malacca Strait ini lagi. Masih banyak perusahaan lain yang mau menjadi operator mengelola WK ini," tambah Erga, menantang PT ITA untuk transparan atau mundur demi kepentingan daerah.
Dengan nada penuh arti, Erga bertanya, "Apakah perlu masyarakat Meranti sedikit 'mengeraskan badan' agar perusahaan ini merealisasikan PI untuk membantu keuangan Pemkab Meranti?" Pernyataan ini diharapkan mendorong dialog lebih intensif antara pemerintah daerah dan operator migas, demi kesejahteraan warga kepulauan.