Dua Kades di KBB Tolak Wacana KDM Soal Provinsi Perbaiki Jalan Desa

 

Oleh Adrian | Perdana Indonesia.

Selalu ada yang janggal ketika jalan desa cepat rusak, anggaran kecil, tapi keberanian menolak justru datang dari desa yang selama ini mengaku kesulitan. Pertanyaan menggantung: siapa sebenarnya yang melabrak siapa?

Dua kades Bandung Barat—Agus Karyana dan Aas Mohamad Asor—menolak wacana Gubernur Dedi Mulyadi yang ingin mengambil alih pembangunan jalan desa. Mereka menyebutnya berpotensi melanggar otonomi.

Padahal 165 desa di KBB hanya kebagian sekitar Rp160 juta per desa, jumlah yang bahkan tak cukup untuk 300–400 meter hotmix.

Banyak jalan rusak bukan karena desa tak peduli, tapi karena standar teknis tak sebanding dengan kemampuan fiskal desa.

Ini bukan soal siapa lebih berkuasa; ini soal siapa lebih mampu memastikan jalan desa tak lagi jadi “proyek tahunan”.

Kalau provinsi masuk dengan standar beton pabrikan, kualitas jelas naik. Tapi desa takut kehilangan marwah kewenangannya.

Di sinilah salah paham itu tumbuh: Kang Dedi bicara kualitas, desa bicara otonomi. Tanpa ruang dialog, keduanya terdengar seperti dua arah yang sama-sama benar tapi saling curiga.

Kita bersama Kang Dedi tidak sedang ingin “merebut”, tapi justru ingin menguatkan: provinsi memastikan kualitas, desa memastikan konteks sosial-budaya.

Sinergi teknis PUPR dan kewenangan desa bisa berjalan berdampingan—asal duduk dulu, bicara jujur, buang ego struktural.

Jalan desa tak butuh drama kewenangan—yang ia butuh hanyalah pijakan yang tak retak sebelum musim hujan berikutnya tiba.

#DediMulyadi #BandungBarat #JalanDesa #OtonomiDesa #PerdanaIndonesia