Mahasiswa Teknik Sipil Terjun, Revolusi KDM di Pengawasan Proyek

 

Oleh Adrian | Perdana Indonesia

Ada saat ketika kualitas proyek publik berhenti ditentukan oleh kemampuan, dan mulai dikendalikan oleh umur para konsultan. “Rata-rata sudah tua,” kata Dedi Mulyadi, “dan tidak mengikuti kemajuan pembangunan.” Kalimat itu bukan sindiran, tapi penanda lahirnya perubahan besar di Jawa Barat.

Pada 25 November 2025, di Bale Sri Baduga, Purwakarta, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani kerja sama dengan 38 perguruan tinggi untuk melibatkan mahasiswa teknik sipil dalam pengawasan proyek infrastruktur.

Mereka tidak hanya “mengamati”, tetapi memonitor langsung di lapangan, menjalankan pengawasan non-struktural, mematuhi keselamatan, dan digaji harian Rp300.000.

Kerja sama ini menyangkut koordinasi data, area akses proyek, riset akademik, sertifikasi, workshop, hingga praktik lapangan.

Inilah lompatan yang jarang dilakukan daerah lain: memecahkan masalah kualitas pembangunan bukan dengan menambah anggaran, tetapi menambah akal sehat.

Konsultan yang tak lagi relevan digantikan oleh energi baru dari kampus. Ada simbiosis: pemerintah mendapat pengawasan objektif, mahasiswa mendapat pengalaman dunia nyata yang tak ternilai.

Jika model ini berjalan optimal, Jawa Barat berpotensi menjadi provinsi pertama yang menjadikan kampus sebagai pengawal akuntabilitas publik. Sebuah ekosistem yang menghubungkan Tridarma—pendidikan, penelitian, pengabdian—langsung ke denyut pembangunan daerah.

Pada akhirnya, kualitas infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh beton dan baja, tapi oleh keberanian pemimpinnya membuka ruang bagi generasi baru untuk menjaga masa depan.

#JawaBarat #DediMulyadi #MahasiswaTeknikSipil #PengawasanProyek #PembangunanInfrastruktur