Waka BGN Ingatkan Pentingnya Kerja Sama Pengelola SPPG Demi Suksesnya Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA KABARAN.ID — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pentingnya kerja sama solid di antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kolaborasi yang baik dinilai menjadi kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digalakkan pemerintah.

Penegasan ini disampaikan Nanik dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (25/11). Ia mengingatkan bahwa Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, relawan, serta mitra yayasan harus bekerja sebagai satu tim.

Nanik menyoroti adanya kejadian penghentian operasional SPPG akibat konflik internal antara pengelola dan mitra sehingga beberapa tenaga memilih mundur. “Bagaimana program luar biasa ini bisa berjalan kalau kalian malah berantem,” ujarnya.

Salah satu laporan datang dari SPPG Japan Sooko, Mojokerto, yang harus berhenti beroperasi hanya lima hari setelah dimulai karena perselisihan antar pihak. Kondisi ini menghambat keberlanjutan layanan pangan bergizi bagi penerima manfaat.

Nanik menjelaskan bahwa pengelolaan SPPG bukan hanya soal memasak, tetapi mencakup pengajuan proposal, pencairan anggaran, serta pemenuhan persyaratan teknis seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), instalasi IPAL, sertifikasi halal, dan pelatihan penjamah makanan.

Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Mojokerto disebut telah memberikan pendampingan, namun capaian SPPG bersertifikat masih minim: hanya 8 dari 52 SPPG di Kabupaten Mojokerto, dan 3 dari 7 di Kota Mojokerto.

Nanik memberi batas waktu 30 hari bagi SPPG yang belum mengajukan SLHS. Jika tidak ada pengajuan, operasional SPPG dapat dihentikan. Ia menegaskan agar tidak ada pihak yang mendominasi maupun merasa paling benar.

“Contohlah Pak Prabowo yang bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini tetangga kampung saja sampai musuhan,” pungkasnya.