BGN Akan Pangkas Insentif Rp 6 Juta per Hari untuk SPPG yang Tak Penuhi Standar

JAKARTA KABARAN.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan memangkas insentif fasilitas sebesar Rp 6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan pengelolaan dapur tetap higienis dan aman dari risiko keracunan makanan.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menilai masih ada SPPG yang tidak serius menjaga standar fasilitas meski sudah memperoleh insentif besar. Ia mencontohkan ada dapur yang bahkan membiarkan alat rusak tanpa perbaikan.

“Sudah dapat insentif Rp 6 juta per hari kok malah ongkang-ongkang. Blender rusak saja tidak diganti, sampai kepala SPPG dan ahli gizi patungan beli blender. Gimana tuh?” tegas Nanik, Minggu (7/12/2025).

Insentif Rp 6 juta per hari diberikan hanya selama dua tahun pertama dan bersifat tetap sebagai kompensasi kelayakan fasilitas, bukan dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan. Setelah masa dua tahun, pemerintah akan melakukan evaluasi kelayakan.

Menurut Nanik, pola insentif lama berbasis porsi dianggap menciptakan ketidakadilan. SPPG yang sudah membangun dapur besar sejak awal memperoleh nilai setara dengan dapur berukuran kecil. Karena itu, skema baru ditetapkan: insentif per hari operasional berdasarkan penilaian appraisal independen.

“Mereka akan menilai dapur-dapur Anda dengan adil. Kalau fasilitas tidak sesuai standar atau nilainya rendah, insentif akan dipangkas. Jangan sembarangan,” tambahnya.

Setiap SPPG kini wajib memenuhi standar utama, mulai dari Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), Sertifikat Halal, hingga memastikan seluruh relawan mendapatkan Pelatihan Penjamah Makanan.

Di Cirebon, dari 21 SPPG yang beroperasi di wilayah kota, 15 sudah memiliki SLHS, 11 sedang proses, dan dua belum mendaftar. Sementara di Kabupaten Cirebon, dari 139 SPPG, 106 telah memiliki SLHS, 24 dalam tahap uji, dan sembilan belum mengajukan.

“Yang belum harus segera mendaftar. Saya beri waktu satu bulan. Kalau belum juga ke Dinas Kesehatan, saya perintahkan untuk di-suspend,” tegas Nanik.