HIMA PERSIS Riau Kritik Relokasi TNTN: Negara Dinilai Pinggirkan Masyarakat Adat

 

Kabarn.id PEKANBARU — Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW HIMA PERSIS) Riau melontarkan kritik keras terhadap pola penanganan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang dinilai tidak adil dan berpotensi melukai martabat masyarakat adat, Minggu (21/12/2025).

Wakil Ketua PW HIMA PERSIS Riau, Salamuddin Toha, menegaskan pihaknya tidak menolak relokasi, namun menolak logika kebijakan negara yang dinilai lebih memfasilitasi perambah kawasan hutan dibanding masyarakat adat yang hidup turun-temurun di wilayah tersebut.

“Negara seperti memberi karpet merah kepada perambah hutan, sementara masyarakat adat justru dipinggirkan dari tanah leluhurnya sendiri. Ini preseden berbahaya,” tegas Toha yang juga putra daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurutnya, relokasi tanpa keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat adat bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan kegagalan negara dalam menegakkan keadilan agraria dan pengakuan hak ulayat.

Toha mempertanyakan dasar hukum negara yang memfasilitasi kebun pengganti bagi perambah TNTN, namun menolak pengakuan tanah adat Anak Kemenakan Batin Mudo Gondai.

“Undang-undang mana yang membenarkan hadiah bagi perusak hutan, tetapi menafikan hak masyarakat adat?” ujarnya.

Ia menilai relokasi yang dilakukan tanpa penyelesaian konflik tanah adat berpotensi memicu konflik horizontal baru di tengah masyarakat.

“Jangan memindahkan masalah dari TNTN ke wilayah adat. Negara seharusnya menyelesaikan hak masyarakat adat terlebih dahulu, baru berbicara relokasi,” tegasnya.

Toha juga menyoroti pendekatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilai tidak konsisten dalam mengakui alas hak masyarakat adat, namun longgar terhadap pihak lain.

“Masyarakat adat justru menjadi korban dari kebijakan yang sejak awal mereka dukung,” katanya.

Ia menegaskan masyarakat adat bukan penghambat konservasi, melainkan mitra strategis penjaga hutan yang telah menjaga keseimbangan ekologis jauh sebelum negara hadir.

“Konservasi tanpa keadilan adalah bentuk kolonialisme baru,” tandasnya.

PW HIMA PERSIS Riau menyatakan akan terus mengawal kebijakan penanganan TNTN agar berpijak pada keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.