Mengais Harapan di Tanjung Harapan

 

Oleh: Rahmat Nusantara 

Tanjung Harapan, bukan sekedar persinggahan, bukan pula lalu lalang sebuah perjalanan. Tanjung harapan adalah panggung dimana pertemuan dipisahkan, dan panggung perpisahan dipertemukan. Di sinilah air mata jatuh dalam keheningan, dan raga menemukan teduh dalam pelukan. Tempat di mana tangis pecah dalam kegetiran, serta tawa merekah melepas kerinduan.

Akhir-akhir ini, nama tersebut menjadi sorotan, hanya karena sebuah kebijakan yang dinilai oleh sebagian orang belum tepat sasaran. Sebuah kebijakan yang sebenarnya diperlukan namun harus ada sesuatu yang dikorbankan. Dengan dalih memaksimalkan pelayanan dan kenyamanan, justru kebijakan ini berujung membuat kegaduhan dan perdebatan.

Setiap penyelenggara fasilitas publik tentu akan terus berusaha memberikan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan pengguna. Dalam memberikan pelayanan yang prima akan ada hal yang harus disiapkan dengan sangat baik untuk menunjang itu semua. Terlebih yang berkaitan dengan masalah anggaran. Penyelenggara pastinya mendapatkan pemasukan untuk menunjang pelayanan dari mana saja, dan salah satunya dari tarif yang didapatkan dari pengguna sebagai penikmat fasilitas publik. Tentu akan ada masa dimana tarif yang didapatkan dari pengguna tidak bisa mencukupi keperluan operasional dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan. Dan solusinya adalah dengan menaikkan tarif bagi pengguna.

Kenaikan tarif pada sebuah fasilitas publik bukanlah hal asing, sebab di balik itu semua terhampar niat untuk memperbaiki pelayanan yang ada, agar mereka yang memberi, kelak kembali menikmati itu semua dalam kondisi yang lebih baik. Menaikkan tarif fasilitas publik hendaknya benar-benar dilakukan berdasarkan kajian yang bijak dengan mempertimbangkan beberapa hal, dan yang terpenting dalam membuat kebijakannya bisa melibatkan semua pihak yang akan menikmati manfaat dari kenaikan tersebut. Hal itu supaya keputusan yang dibuat tak sekadar angka, melainkan kesepakatan bersama demi kebaikan yang akan dinikmati bersama.

Setiap kali tarif fasilitas publik naik, satu pertanyaan klasik kembali mencuat: apakah kenaikan ini benar-benar untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, atau sekadar menambah beban pengguna? Fasilitas publik sejatinya hadir untuk mempermudah mobilitas, menghubungkan satu daerah ke daerah lain, dan mendukung aktivitas ekonomi rakyat. Namun, jika kenaikan tarif melambung tanpa kejelasan manfaat yang jelas, publik berhak mempertanyakannya dan berhak untuk merasa kecewa.

Karena bagi sebagian orang, kenaikan tarif beberapa ribu rupiah mungkin dianggap sepele. Namun, bagi masyarakat kecil, setiap rupiah mempunyai arti.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa kenaikan tarif seringkali dibenarkan dengan alasan perbaikan layanan. Biaya operasional meningkat, perawatan fasilitas dan mengutamakan keselamatan pengguna yang pasti menjadi sebuah prioritas. Semua alasan ini terdengar masuk akal. Kenaikan tarif itu akan sangat mudah diterima jika penyelenggara mengutamakan transparansi dan menjanjikan peningkatan kualitas layanan. Jangan sampai nantinya timbul pertanyaan dari pengguna apakah benar kenaikan tarif sejalan dengan peningkatan fasilitas. Jangan sampai pengguna dipaksa membayar lebih untuk layanan yang tetap sama atau malah menurun.

Kita tentu sepakat bahwa fasilitas publik harus berkelanjutan. Untuk itu, biaya pemeliharaan dan pengembangan memang diperlukan. Namun, keberlanjutan tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan hak dan kewajiban pengguna. Jika publik merasa terbebani, maka tujuan fasilitas itu sendiri sebagai sarana penghubung dan pendorong aktivitas ekonomi justru akan gagal tercapai. Kenaikan tarif yang tidak diimbangi pelayanan prima hanya akan melahirkan ketidakpercayaan dan potensi penurunan jumlah pengguna.

Pada akhirnya, kenaikan tarif mungkin tak terhindarkan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana proses dan dampaknya. Setiap kebijakan harus mengutamakan transparansi, peningkatan kualitas, dan keberpihakan pada pengguna Jika hal ini diabaikan, maka fasilitas publik hanya akan menjadi simbol eksklusivitas, bukan sarana kebersamaan.