DPRD Meranti Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan Ranperda APBD 2026

 

Meranti Kabaran.id – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum (Pandum) Fraksi terhadap Penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11/2025) di Balai Sidang DPRD Meranti. Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, SE dan dihadiri Sekretaris Dewan Ery Suhairi, S.Sos serta anggota DPRD lainnya.

Khalid Ali menyampaikan bahwa paripurna ini merupakan tindak lanjut tahapan pembahasan APBD sebagaimana diatur dalam Tatib DPRD Nomor 01 Tahun 2019. Rapat khusus ini membahas pandangan resmi fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD 2026 yang telah disampaikan Wakil Bupati sebelumnya.

Pandangan pertama disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui jurubicaranya Nina Surya Fitri, SH., M.Kn, yang menekankan pentingnya peningkatan pendapatan daerah melalui digitalisasi pajak, penguatan BUMD, serta evaluasi harga retribusi. PDI-P juga mendesak prioritas belanja modal produktif untuk infrastruktur dasar, pemerataan fasilitas pendidikan-kesehatan, dan percepatan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, Fraksi PAN melalui Suzami menyoroti kondisi infrastruktur jalan poros di sejumlah desa yang rusak parah dan menjadi keluhan publik hingga viral di media sosial. PAN juga mempertanyakan alasan penurunan target PAD 2026 serta meminta solusi atas kendala layanan JKN Mobile di wilayah dengan keterbatasan jaringan.

Pandangan berikutnya datang dari Fraksi PKB Plus PSI melalui Hj. Ismiatun, SE, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap strategi pemotongan belanja nonprioritas dan fokus pembangunan infrastruktur pengungkit ekonomi. PKB Plus PSI mengapresiasi transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi defisit daerah dan menegaskan komitmen untuk memperkuat pelaksanaan program melalui indikator kinerja yang terukur.

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Elvira Nandia Fitri, SH, menekankan penyusunan APBD harus berbasis kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal realistis. Golkar mendorong peningkatan PAD, prioritas pembangunan jalan kecamatan, pemerataan fasilitas pendidikan-kesehatan, serta dukungan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Fraksi Gerindra, lewat Mulyono, SE., M.IKom, mengkritisi keterlambatan penyampaian Ranperda APBD 2026 lebih dari empat bulan dari jadwal PP 12/2018 dan Permendagri 86/2019. Gerindra meminta sinkronisasi data pendapatan antar dokumen, mendorong penyusunan APBD berbasis potensi riil PAD, serta menyuarakan aspirasi pembangunan jalan poros Pulau Merbau. Gerindra juga mengapresiasi pembatalan anggaran pembelian mobil dinas bupati sebagai respons positif terhadap kritik publik.

Rapat diakhiri oleh Fraksi NasDem yang menyatakan dukungan terhadap prioritas pembayaran TPP, honor daerah, dan gaji desa selama 12 bulan pada 2026. NasDem menegaskan harapan agar komitmen tersebut tidak sekadar seremonial namun benar-benar terealisasi tepat waktu demi menjaga perputaran ekonomi masyarakat.

Paripurna ditutup dengan penyampaian bahwa seluruh masukan fraksi akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dalam agenda Badan Anggaran bersama eksekutif sebelum pengesahan APBD 2026.