Giliran Aleg PKS Kritik KDM, Dedi Aroza Bilang Seharunya Gubernur KDM Membahas Permodalan Untuk UMKM

Oleh: Adrian | Perdana Indonesia 

Di Jawa Barat, kritik tidak pernah dianggap sebagai peluru mematikan—ia adalah vitamin yang memperkuat tubuh demokrasi.

Begitu pula kritik yang disampaikan Dedi Aroza, anggota DPRD Jabar, kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha.

Ia tidak datang membawa nada serang, tidak menghunus retorika politis—melainkan pengingat hangat dari seorang saudara seperjuangan:

“Pak Gubernur, jangan lupa sosialisasikan Perda ini ke pengusaha dan investor.”

“Selain itu, harusnya pak Gubernur juga membahas soal sektor permodalan, bagaimana kedepannya Pemprov Jabar membukakan akses bagi para UMKM Jawa Barat khususnya agar bisa memperoleh fasilitas pembiayaan permodalan dari bank-bank yang ada sekarang,” sambung Dedi Aroza.

Benar. Perda yang memberi kemudahan usaha bagi UMKM dan investor adalah payung hukum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jabar.

Dedi Aroza juga menyoroti hal yang sangat relevan: akses permodalan bagi UMKM agar tidak hanya pandai membuat usaha, tapi juga memiliki daya untuk tumbuh dan bersaing.

Itu kritik yang membangun, sejalan dengan visi KDM: ekonomi bukan hanya di atas kertas, tetapi di tangan rakyat kecil—petani, nelayan, pedagang warung, pelaku ekonomi pinggir jalan, hingga wirausaha muda yang hari ini masih mencari pintu pertama mereka.

Dan bila hari itu KDM fokus menyampaikan soal pelatihan wirausaha di hadapan Kadin, bukan berarti melupakan Perda tersebut.

Kita tahu gaya KDM sejak dulu:

kerja dulu, bicara belakangan.

Menyelesaikan masalah di lapangan lebih utama daripada menara gading seremonial.

Maka kritik ini adalah momentum bagus—sebuah pengingat bahwa di balik kerja kemanusiaan dan penanganan bencana yang sedang KDM prioritaskan, ada agenda besar ekonomi yang sedang menunggu untuk dipercepat.

Sebagai pendukung dan sebagai rakyat Jawa Barat, kita menyambut kritik ini dengan kepala tegak.

Karena pemerintahan yang sehat adalah yang mendengarkan, bukan membungkam.

Kritik bukan tanda perpecahan—

ia tanda bahwa mesin sedang bergerak.

Dan kita percaya, dalam waktu dekat:

Sosialisasi Perda Investasi akan digelar masif, pemerintah dan dunia usaha akan bertemu di satu meja, UMKM dan anak-anak muda Jabar tidak hanya bermimpi, tetapi bangkit menjadi pelaku ekonomi kuat.

Inilah bedanya politik akal sehat dengan politik gaduh:

Ketika satu mengingatkan, yang lain tidak tersinggung—tetapi tersenyum dan melanjutkan kerja.

Karena tujuan akhirnya bukan sorak tepuk tangan, bukan citra, bukan kursi, melainkan kesejahteraan rakyat Jawa Barat.

#JabarJuaraLewihImah

#PolitikAkalsehat

#KDMKerjaBukanWacana

#EkonomiUntukRakyat