Partai Gelora Desak Perusahaan Pembabat Hutan Bayar Pemulihan Ekologi Sumatera

JAKARTA  KABARAN.ID – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang merusak dan merambah hutan di Pulau Sumatera harus bertanggung jawab penuh atas bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kehancuran ekologis di kawasan tersebut.

Ketua Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora, Rully Syumanda, menilai bahwa kewajiban perusahaan tidak boleh berhenti pada seremoni CSR. Ia menegaskan bahwa mereka harus membayar biaya pemulihan ekologi secara nyata dan menyeluruh.

Gelora juga meminta pemerintah membuka hasil audit kehancuran hutan ke publik, termasuk rantai pasok industri yang diduga turut memicu kerusakan masif di Sumatera. Menurut Rully, transparansi itu penting agar akar masalah bisa diselesaikan secara struktur, bukan permukaan.

Selain itu, Gelora menuntut pemerintah memberlakukan moratorium izin baru pemanfaatan dan pengelolaan hutan di seluruh Pulau Sumatera hingga kawasan tersisa benar-benar dipetakan dan diamankan. Ia menekankan bahwa warga terdampak juga wajib mendapatkan reparasi sosial, bukan bantuan sukarela.

Rully menilai bencana banjir dan longsor besar pada 2025 bukanlah kejadian alam semata. “Ini bukan takdir, ini akibat ulah para pelaku yang meratakan hutan demi industri kayu, pulp and paper, serta ekspansi sawit," ujarnya.

Puluhan tahun pembabatan hutan disebutnya telah menghilangkan kemampuan tanah menyerap air. Ketika hujan ekstrem datang, sungai meluap, kampung tersapu, dan masyarakat menjadi korban dari kerusakan yang tidak pernah mereka minta.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata dampak perubahan iklim, tetapi lebih kepada korupsi perizinan dan konsesi yang membuat perusahaan dapat menghabisi benteng terakhir ekosistem Sumatera tanpa pengawasan memadai.

Gelora berharap tragedi 2025 yang diperkirakan menelan ribuan korban jiwa itu menjadi titik balik bagi pemerintah, perusahaan, dan publik. “Ada puluhan juta orang di hilir yang nasibnya tergantung pada kelestarian hutan. Mereka selama ini tidak pernah diperhitungkan,” tutup Rully.